Anggota DPR : UU Otonomi Khusus Provinsi Papua Harus Direvisi

Jakarta – Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua dinilai harus direvisi. Selain sudah tidak relevan dengan
kondisi kekinian, banyak juga masalah terjadi. Misalnya soal tumpang tindik
kewenangan pemerintah daerah.

“UU Otsus Papua tidak hanya soal peningkatan kesejahteraan namun juga soal
pengaturan kewenangan pemerintah daerah,” demikian disampaikan oleh anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah saat mengisi Focus Group Discussion (FGD) tentang “Urgensi Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua” di Ruang Fraksi Partai NasDem, Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Rabu (18/10).

Sulaeman mencontohkan, adanya dana desa dari pusat, membuat terjadinya
tumpang tindih kewenangan antara pemprov dengan pemkab dan pemkot.

“Ada beberapa pasal yang perlu menjadi pembahasan kita dalam draft ini
terutama dalam pasal 2 kaitannya dengan peran atau reprsentasi politik
putra asli Papua. Selain itu, juga pembahasan kewenangan pengelolaan
keuangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,”
ungkapnya.

Sulaeman memaparkan bahwa kegiatan FGD ini dalam upaya untuk mencari
masukan dan pandangan dari berbagai ahli maupun pakar.

“Sebetulnya draft RUU ini telah dua hingga tiga kali kita sempurnakan, tapi
masih tertunda masuk dalam prolegnas tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Politisi NasDem ini berharap kepada Pemprov Papua untuk lebih aktif
berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar RUU ini bisa disetujui
pemerintah.

“Tentunya kami yang ada di Senayan tetap akan mendorong RUU di badan
legislasi. Namun yang terpenting, saya menginginkan kepada Pemerintah
Provinsi Papua, kebetulan hari ini hadir Kepala Bappeda Bapak Musaad,
tolong disampaikan kepada Pak Gubernur juga melakukan semacam lobi kepada
Bapak Presiden,” ujar legislator daerah pemilihan Papua ini.

Sulaeman menyebutkan, keberadaan UU Nomor 21 Tahun 2001 saat ini sudah
tidak relevan. Karena saat dilahirkan, peruntukan otonomi khusus kepada
Provinsi Papua, sedangkan saat ini sudah ada Papua Barat.

“Jadi ini tugas besar kita untuk segera mendorong agar RUU ini segera
disahkan, karena sudah tidak relevan satu payung perundang-undang yang di
dalamnya hanya menerangkan satu provinsi . Tetapi saat ini memayungi kedua
provinsi di Papua. Kita inginkan bagaimana satu payung memayungi seluruh
provinsi yang ada di Papua, baik sudah ada maupun yang nantinya akan
berdiri,” ujarnya.

Sulaeman juga menegaskan bahwa dirinya akan menginiasasi mengumpulkan
legislator dari lintas Fraksi di Senayan dalam mendorong RUU tersebut.

Dalam kesempatan sama, Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musa’ad
mengatakan keberadaan UU Otsus Papua ini sangat penting bagi Papua dan
masyarakat.

Hanya saja, dia menyebutkan dalam penerapannnya UU Otsus Papua masih banyak
perlu direvisi, terutama dalam kewenangan pengelolaan keuangan bagi
Pemerintah Daerah. Dia mengakui juga sebagaian besar sebanyak 60 % APBD
Papua bersumber dari dana otsus.

Pemateri lainnya, Velix V Wanggai, memberikan catatan bahwa dalam
membicarakan UU Otsus Papua tidak hanya melihat dalam konteks lokal dan
nasional semata saja tetapi mesti harus mengamati perkembangan geopolitik
global. Menurutnya, kemerdekaan Papua menjadi isu yang disorot
internasional.

“Hal ini bagi kita sebagai satu bangsa agar selalu mewaspadai gerakan ini,
karena dengan sayap-sayap politik mereka membawa isu ini di kancah
internasional. Jadi, agar ini bisa cepat sebagai prioritas, kita harus
membicarakan RUU ini dalam konteks kebangsaan,” katanya.

Perlu diketahui, sejak pertengahan September 2014 pembahasan perubahan
terhadap UU Otsus Papua berjalan stagnan. Saat ini Fraksi Partai NasDem
terus mendorong agar perubahan terhadap UU ini masuk dalam daftar prolegnas
prioritas Tahun 2018. (Adv)