PAN Usul Pimpinan MPR Menjadi 10 Orang, PKB: Tergantung Musyawarah

Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan agar pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 10 orang. Terkait hal tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan hasil musyawarah yang akan menentukan persoalan kursi pimpinan MPR.

“Lihat basis argumennya seperti apa dan dampak terhadap kehidupan bangsa seperti apa, artinya tergantung dari musyawarah nanti,” ujar Wakil Sekretaris Jendral PKB, Daniel Johan, Senin (12/8/2019).

Selanjutnya, Daniel mengatakan segala kemungkinan bisa saja terjadi. Namun dia mengembalikan persoalan tersebut kepada para Ketua Umum.

“Segala kemungkinan bisa saja diusulkan dan dimusyawarahkan, biar para Ketum partai yang akan memutuskan nanti,” ujar Daniel lagi.

Menurut Daniel, Ketum PAN, Zulkifli Hasan pernah mengingatkan untuk mengembalikan persoalan kursi pimpinan MPR ke aturan sebelumnya, yakni menginginkan aturan kursi pimpinan MPR kembali ke UU MD3 2014 dengan 1 ketua dan 4 wakil.

Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 15 UU No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), komposisi pimpinan MPR terdiri dari 1 ketua dan 7 wakil.

“Bukannya Pak Zul yang juga Ketum PAN justru mengingatkan bahwa penting untuk kembali ke dasar MD3 sesuai kesepakatan saat terjadi perubahan, bahwa komposisi MPR akan kembali ke sebelum perubahan yakni 1 ketua dan 4 wakil?,” jelas Daniel.

PAN melemparkan usul agar pimpinan MPR menjadi 10 orang untuk meredakan konflik kepentingan soal perebutan ‘kursi panas’ tersebut. Hal ini menyusul pernyataan PDIP yang membuka peluang membuat paket pimpinan MPR bersama eks partai koalisi Prabowo Subianto dengan syarat mendukung amendemen terbatas UUD 1945.

“Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat,” kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Minggu (11/8). (A1)