Pengangkut Kayu Hasil Pembalakan Liar Dapat Dipenjara Lima Tahun

Mataram – Pengangkut kayu hasil pembalakan liar dari dalam kawasan hutan milik negara, dapat dikenakan sanksi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling berat lima tahun, kata Tim Satgas Penyidik Kehutanan.

Ketua Tim Satgas Penyidik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB Astan Wirya di Mataram, Senin mengatakan ancaman pidana tersebut telah tertuang dalam aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

“Sesuai aturan, sopir atau orang yang mengangkut kayu tanpa disertai surat izin angkut yang sah, bisa dikenakan pidana penjara. Ancamannya lima tahun,” katanya.

Komitmen dalam menjalankan aturan perundang-undangan tersebut, terlihat dari kasus terakhir yang berhasil terungkap berkat kerja sama polisi kehutanan dengan aparat TNI dan Polri.

Dari kerja samanya, tim aparat gabungan mengamankan tiga truk yang mengangkut kayu gelondongan jenis Sonokeling. Seluruh barang bukti, termasuk sopir truk ikut diamankan, karena kayunya diketahui tidak mengantongi surat izin angkut yang sah.

Setelah dilakukan pengembangan oleh penyidik DLHK NTB , kayu gelondongan yang jumlah keseluruhannya mencapai 15,39 meter kubik diketahui berasal dari dalam kawasaan Kelompok Hutan Mereje Bonga, Registrasi Tanah Kehutanan (RTK-13), Desa Mereje Timur, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

“Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kami, kayunya berasal dari dalam kawasan hutan negara di wilayah Sekotong,” ujarnya.

Lebih lanjut, dari hasil gelar perkaranya, DLHK NTB telah menetapkan tiga supir truk yang membawa kayu tersebut sebagai tersangka. Ketiga tersangka dengan inisial MJ, JL, dan SD, diduga sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam kasus pembalakan liar tersebut.

“Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena kayu yang diketahui berasal dari dalam kawasan hutan negara itu berada dalam penguasaannya,” kata Astan.

Sumber : Antara